JAKARTA – Anggota DPD RI dapil Papua Barat Daya, Paul Finsen Mayor mengkritisi pembentukan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (PPOP) yang baru saja dibuat oleh Presiden Prabowo Subianto lewat Keputusan Presiden 110/P Tahun 2025.
Paul Finsen Mayor yang sering disapa PFM menilai masyarakat Papua dari dahulu tetap saja sebagai obyek penderita. Masyarakat Papua selalu dijadikan kelinci percobaan dari berbagai kebijakan, termasuk dengan pembentukan Komite Eksekutif PPOP. Padahal sebelumnya sudah ada Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP).
“Sudah terlalu banyak lembaga, tambah panjang birokrasi, tambah gemuk struktur, tambah beban anggaran. Tetapi tidak efektif dan secara fungsi sangat miskin. Ini yang saya kritisi. Kasihan masyarakat Papua yang terus terhimpit, tetap sebagai obyek penderita dari kebijakan-kebijakan coba-coba. Dari dahulu, tidak ada perubahan sama sekali yang dirasakan orang-orang Papua,” tutur PFM, Kamis (09/10/2025).
“Saya pesimistis terhadap Komite ini, sepertinya tidak bakalan jalan. Memang negara ini tidak ada duanya kalau menciptakan kementrian, bentuk kelembagaan atau badan baru, sementara di berbagai statement bicara hemat anggaran, efisiensi atau refocusing atau istilah-istilah yang macam-macam itu,” tambah PFM.
Senator PFM juga menilai ada potensi tumpang tindih kewenangan dan fungsi antara Komite Eksekutif PPOP dengan BP3OKP. Alangkah lebih baik, lanjut PFM, BP3OKP disempurnakan secara struktural, kewenangan dan fungsi sehingga lebih efektif bekerja.
“Kita masih belum melihat konsentrasi fungsi Komite Eksekutif ini kira-kira seperti apa. Semoga tidak tumpang tindih dengan fungsi BP3OKP. Kalau kewenangannya sama saja, ya hasilnya sudah pasti kelihatan seperti sekarang; tidak signifikan,” tegas dia.
Senator PFM juga menyoroti personil-personil yang masuk ke dalam Komite Eksekutif PPOP. Bagi PFM terlihat tidak inovatif dan tidak ada kebaruan. Komite ini seolah-olah sekedar menampung ‘besi tua agar tidak karatan’. Padahal, kata PFM, Papua butuh terobosan dengan ide-ide segar, kreatif dan kolaboratif supaya menghasilkan perubahan yang bermanfaat.
“Orang-orang ini tidak mengakar dan tidak punya cakar di masyarakat Papua. Di antara mereka hanya satu dua orang yang bisa merangkul berbagai elemen masyarakat di Papua. Padahal perlu figur-figur yang kuat, yang mampu menggerakkan, memimpin dan mengeksekusi kebijakan dalam menjawab kebutuhan masyarakat Papua. Komite ini pun tidak ada penyegaran, orang-orang lama, yang kita tahu track recordnya, minim terobosan. Sekali lagi, kasihan masyarakat Papua,” jelasnya.
Penulis : Dwi P
