KOTA SORONG – Setelah menunggu sekian lama akhirnya Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua Barat menetapkan mantan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Sorong Hanok Talla dan mantan Bendahara Barang BPKAD Kota Sorong Bambang Purnomo sebagai tersangka dugaan tindak pidana penyalahgunaan dana realisasi belanja barang dan jasa ATK dan cetakan pada BPKAD Kota Sorong tahun anggaran 2017.
Penetapan tersangka diumumkan secara resmi oleh Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejaksaan Tinggi Papua Barat Agustiawan Umar, Kamis sore, 06 Nopember 2025.
Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Papua Barat menjelaskan, tahun 2017 BPKAD Pemda Kota Sorong menyediakan anggaran yang bersumber dari DBH Pajak/Bukan Pajak Pusat dari APBD Induk Kota Sorong TA 2017 sebesar Rp 1.359.501.100,00 untuk kegiatan belanja barang dan ATK serta penyediaan barang cetakan dan pengadaan yang tertata dalam APBD Induk sebesar Rp 1.147.102.000.
“Anggaran tersebut mendapatkan penambahan melalui DPPA tahun anggaran
2017 sebesar Rp 4.187.436.800 untuk kegiatan belanja barang dan ATK serta penyediaan barang cetakan dan pengadaan No DPPA SKPD,” jelasnya.
Lebih lanjut Agustiawan menjelaskan, berdasarkan hasil penyidikan ditemukan perbuatan melawan hukum, mengakibatkan kerugian negara berdasarkan perhitungan ahli sebesar Rp 4.546.167.139,77.
Agustiawan mengaku bahwa tersangka Hanok Jacob Talla dan Bambang Purnomo dijerat dengan Primair Pasal 2 Ayat (1) Juncto Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
Ia juga mengaku bahwa setelah ditetapkan tersangka Hanok Jacob Talla dan Bambang Purnomo ditahan selama 20 hari kedepan di Lapas Kelas IIB Sorong.
Penulis : Jason
