SORONG – Dinamika politik internal tengah mengemuka di tubuh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) Provinsi Papua Barat Daya.
Kepengurusan versi Samsudin Anggiluli yang mengklaim sebagai Ketua DPD hingga kini belum memiliki Surat Keputusan (SK), surat tugas maupun mandat resmi dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan di Jakarta.
Ketua Panitia Konferensi Daerah (Konferda) DPD PDI Perjuangan Papua Barat Daya, Denny Mamusung menegaskan hal tersebut usai memimpin rapat koordinasi internal panitia dan jajaran DPD di Kantor DPD PDI Perjuangan Papua Barat Daya, Jalan Sorong–Klamono, Kabupaten Sorong, Sabtu (8/11/2025) kemarin.
Rapat itu juga sekaligus menanggapi adanya rapat konsolidasi yang digelar oleh kubu Samsudin Anggiluli pada 20 Oktober 2025 lalu yang disebutnya sebagai “KSB siluman”.
“Rapat hari ini dalam rangka mempersiapkan seluruh kesiapan panitia untuk Konferda resmi setelah keputusan DPP keluar. Karena kemarin ada panitia-panitia abal-abal yang mengaku punya SK dan berangkat ke Nabire, padahal secara administrasi DPP sudah membatalkan itu,” tegas Denny.
Menurutnya, DPP PDI Perjuangan sempat mengeluarkan surat pelaksanaan tertanggal 24 Oktober 2025 namun kemudian dibatalkan melalui surat resmi tertanggal 31 Oktober 2025.
Surat dengan perihal ‘Pemberitahuan Penyesuaian Jadwal Pelaksanaan Konferda DPD PDI Perjuangan Provinsi Papua Barat Daya’ itu ditandatangani langsung oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP.
“Beberapa teman kemarin tetap berangkat karena takut by telepon, bukan karena surat resmi DPP. Tapi surat pembatalan tertanggal 31 Oktober itu sudah sah dan menjadi dasar kami. Beberapa fraksi juga memilih tidak berangkat karena menghormati keputusan DPP,” ujarnya.
Akibat penyesuaian jadwal itu, DPD PDI Perjuangan Papua Barat Daya tidak ikut dalam pelaksanaan Konferda PDI Perjuangan yang digelar di Kabupaten Nabire, Papua Tengah, Rabu (5/11/2025) lalu.
Konferda yang dibuka langsung oleh Ketua DPP Bidang Kehormatan, Komarudin Watubun itu dihadiri oleh pengurus dari 3 (tiga) provinsi masing-masing Papua Tengah, Papua Barat dan Papua Barat Daya.
Dalam sambutannya, Komarudin menegaskan bahwa Konferda merupakan tindak lanjut dari hasil Kongres IV PDI Perjuangan dengan tujuan memperkuat ideologi dan soliditas partai di Tanah Papua.
“Konferda ini adalah momentum penting untuk memperkuat ideologi, mempererat solidaritas, dan menegaskan kembali komitmen PDI Perjuangan dalam membangun Papua bagian timur Indonesia,” ujarnya kala itu.
Sementara itu, secara struktural, kepengurusan sah DPD PDI Perjuangan Papua Barat Daya masih dipimpin oleh Letjen. TNI (Purn) Joppye Onesimus Wayangkau berdasarkan SK periode 2019–2025 yang masih berlaku.
Dengan demikian, segala bentuk kegiatan yang mengatasnamakan kepengurusan baru belum diakui secara struktural oleh DPP.
Denny Mamusung menambahkan, panitia kini tengah menunggu jadwal resmi pelaksanaan Konferda yang akan ditetapkan oleh DPP dalam rapat internal di Jakarta pada Rabu mendatang.
“Panitia hari ini menyatakan kesiapan penuh. Nantinya setelah DPP menetapkan tanggal resmi, kita akan lanjutkan dengan rapat teknis khusus. Berdasarkan arahan ketua DPD, peserta yang akan hadir dalam Konferda Papua Barat Daya diperkirakan mencapai 500 orang,” pungkasnya.
Dengan sikap ini, DPD PDI Perjuangan Papua Barat Daya menegaskan komitmennya untuk tetap berada dalam koridor organisasi yang sah, menunggu keputusan resmi DPP serta menolak segala bentuk kegiatan yang tidak memiliki dasar hukum partai.
Penulis : Christo L
