JAKARTA – Penolakan terhadap pembukaan lahan sawit dan pembangunan batalion TNI terus diserukan oleh masyarakat adat Papua. Namun lembaga kultur Papua yakni Majelis Rakyat Papua (MRP) yang seharusnya hadir dan bersuara lantang ketika masyarakat Papua sedang menghadapi persoalan, justru membisu.
Kondisi tersebut menjadi pertanyaan besar bagi Anggota DPD RI dapil Papua Barat Daya Paul Finsen Mayor yang sempat viral karena interupsi di Sidang Paripurna DPD RI terkait penolakannya terhadap sawit dan batalion TNI.
Paul Finsen Mayor atau biasa dipanggil Senator PFM mengaku kecewa terhadap Majelis Rakyat Papua (MRP) di 6 provinsi Papua. PFM menilai MRP tidak menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai wadah aspirasi masyarakat.
“Ketika masyarakat adat Papua menolak sawit dan penambahan batalion TNI, kemana suara MRP di seluruh provinsi Papua. Kenapa mereka diam saja. Ada apa ini?,” tanya PFM, Sabtu (24/01/2026).
Menurut Ketua Dewan Adat Papua Wilayah III Doberay itu, MRP seharusnya paling lantang menyuarakan aspirasi masyarakat. Kehadiran MRP sangat dibutuhkan untuk memberikan suara dan sikap yang jelas.
“Kalau tidak bisa menyuarakan aspirasi rakyat Papua, untuk apa ada lembaga ini. Lebih baik dibubarkan saja kalau hanya diam. Seperti tidak ada manfaatnya,” tegas PFM.
Di tengah situasi masyarakat Papua yang semakin terdesak, lanjut PFM, MRP seharusnya menunjukkan langkah nyata. Mereka harus mati-matian memperjuangkan aspirasi masyarakat adat Papua karena MRP bertugas melindungi, dan menjaga hak-hak Orang Asli Papua (OAP) sesuai UU Otsus.
“Mereka yang duduk di lembaga MRP itu dipilih oleh masyarakat. Mereka harus punya tanggung jawab. Mereka jangan duduk diam saja menunggu masyarakat adat Papua semakin tertindas,” tukas Ketua Kerukunan Keluarga Papua itu.
