MERAUKE – Puluhan masyarakat adat korban Proyek Strategis Nasional (PSN) yang tergabung dalam Solidaritas Merauke melakukan aksi protes di lokasi Sidang Majelis Pekerja Lengkap Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (MPL-PGI) di GOR Hiad Sai, Merauke, Jumat (30/01/2026).
Massa aksi menyatakan penolakan total terhadap PSN Merauke dan seluruh proyek atas nama kepentingan nasional yang terbukti mengorbankan masyarakat adat.
Juru bicara Solidaritas Merauke, Simon Petrus Balagaize menjelaskan wilayah adat Merauke seluas sekitar 2.128.554 hektare ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia sebagai target pengembangan industri pangan dan energi melalui PSN seluas meliputi perkebunan kelapa sawit, tanaman pangan, dan peternakan.
Menurut Simon, penetapan dan penerbitan perizinan tersebut dilakukan secara cepat, tidak transparan, serta tanpa partisipasi bermakna masyarakat adat sebagai pemilik sah tanah dan hutan adat.
“Menteri ATR-BPN menyebut kawasan target PSN sebagai wilayah “tidak berpenduduk”. Tentu saja ini memperkuat stigma Tanah Papua sebagai tanah kosong dan tidak bertuan. Narasi tersebut mengoyak martabat masyarakat adat yang selama ini berulang kali menjadi korban praktik kolonialisme pembangunan,” papar Simon.
Selain melalui regulasi, kata Simon, negara juga dinilai mengedepankan pendekatan keamanan dengan pengerahan aparat bersenjata hingga ke kampung-kampung.
“Pendekatan ini memperdalam rasa takut, trauma, serta konflik horizontal, sementara tanah dan hutan adat dialihkan menjadi objek privatisasi dan komodifikasi atas nama pembangunan,” tutur Simon.
Dalam aksi protesnya, Solidaritas Merauke, juga secara tegas menyampaikan pesan kepada Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid untuk menghentikan proyek tersebut.
“Untuk Menteri Bahlil otak sawit dan Menteri Nusron, stop caplok serta rampas tanah kami. Tanah adat bukan tanah negara. Tanah adat adalah milik masyarakat adat. Masyarakat adat Papua ada, hidup, dan berdaulat atas tanahnya,” seru Simon lagi.
Oleh karena itu Solidaritas Merauke menyerukan kepada seluruh pimpinan gereja untuk mendoakan perjuangan para korban PSN Merauke, mendoakan Presiden dan jajaran kementerian agar mengevaluasi dan menghentikan PSN, serta mendorong MRP Papua Selatan, DPR Papua Selatan, dan DPRK agar berani bersuara memperjuangkan hak-hak masyarakat adat.
Secara khusus, Solidaritas Merauke meminta Pimpinan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) menyurati Presiden Prabowo Subianto guna mengevaluasi dan menghentikan PSN Merauke serta memulihkan hak-hak masyarakat adat di wilayah Wanam, Jagbob, Tanah Miring, Nakias, dan wilayah lain yang mengalami penggusuran paksa.
Setelah membacakan tuntutannya, surat pernyataan dan tuntutan itu diserahkan secara resmi Ketua Umum PGI, Pdt. Jacklevyn “Jack” Frits Manuputty, yang hadir dan menemui massa aksi. Turut menyaksikan Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo, Ketua MRP Papua Selatan Damianus Katayu, Bupati Merauke Yoseph Bladib Gebze, serta Ketua Sinode se-Indonesia.
