JAKARTA – Diskusi Publik bertajuk “Papua Dalam Cengkraman Militerisme” yang digelar oleh Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) di Gedung LBH Jakarta, Selasa (03/02/2026) menghasilkan desakan kuat bagi Pemerintah Pusat untuk mengubah total pendekatan di Bumi Cendrawasih.
Para narasumber sepakat bahwa dialog kemanusiaan yang setara adalah satu-satunya jalan keluar untuk menghentikan konflik dan berbagai persoalan di Papua.
Diskusi menghadirkan narasumber Paul Finsen Mayor (Anggota DPD RI Papua Barat Daya), Eka Kristina Yeimo (Anggota DPD RI Papua Tengah), Romo Setyo Wibowo (Akademisi dari STF Driyarkara) dan Emmanuel Gobay (Mantan Direktur LBH Papua) dengan moderator Gerald Kosamah (Ketua Lembaga Kajian Isu Strategis Papua PMKRI).
​Anggota DPD RI Papua Tengah, Eka Kristina Yeimo, menegaskan bahwa konflik yang terus berulang terjadi karena akar masalahnya belum pernah diselesaikan secara tuntas. Hal ini menyebabkan trauma mendalam bagi masyarakat akibat terjepit di antara konflik aparat dan OPM.
​”Pemerintah Pusat harus memfasilitasi OPM, KKB atau apalah nama lainnya dan aparat keamanan untuk duduk bareng, bicara selesaikan akar persoalan Papua. Namun, dialog ini harus dilakukan secara adil dengan menghadirkan PBB sebagai mediator,” tegas Eka Yeimo.
Ia menilai kehadiran pihak ketiga yang netral diperlukan agar pembicaraan mengenai akar masalah tidak lagi menemui jalan buntu.
​Senada dengan hal tersebut, Anggota DPD RI Papua Barat Daya, Paul Finsen Mayor, memberikan kritik tajam terhadap arah kebijakan pemerintah. Ia menyoroti keterlibatan Presiden Prabowo dalam Board of Peace bentukan Donald Trump yang diiringi dengan komitmen dana besar ke Amerika Serikat.
​”Indonesia bergabung dengan Board of Peace bentukan Donald Trump dengan mengirim uang Rp17 Triliun ke Amerika. Sementara untuk Papua, apa yang kita dapat?” tanya Paul retoris.
​Paul, yang pernah menjadi tim pemantau kemanusiaan kasus Maybrat 2021, meminta pemerintah lebih peduli pada nyawa manusia di tanah sendiri. “Pemerintah harus ajak bicara kelompok orang-orang yang berseberangan untuk membahas Papua. Jangan sampai ada lagi jatuh korban. Kasihan TNI-Polri jadi korban, masyarakat pun jadi korban,” tambahnya.
Diskusi ini juga menyoroti normalisasi militer di ranah sipil melalui UU TNI No. 3 Tahun 2025 seperti yang disampaikan Romo Setyo Wibowo (Akademisi STF Driyarkara). Dia mencatat adanya pembentukan “Tentara Pembangunan” untuk swasembada pangan yang memperluas peran militer hingga ke tingkat kabupaten.
​Sementara itu, Emmanuel Gobay (Mantan Direktur LBH Papua) mengungkap data kelam bahwa saat ini terdapat 103.218 pengungsi di Papua.
“Berdasarkan laporan dari Dewan Gereja Papua, sejak 2018 hingga Oktober 2025, tercatat jumlah pengungsi akibat konflik itu mencapai 103.218 orang. Sebagian besar mereka adalah orang asli Papua yang berasal dari sejumlah wilayah, yaitu Nduga, Puncak, Intan Jaya, Maybrat, Pegunungan Bintang, Yahukimo, Teluk Bintuni, dan Jaya Wijaya,” tukasnya.
Ia juga menyoroti bagaimana ruang demokrasi kini kian sempit. Aksi demo dibungkam dengan militer, bahkan pembukaan lahan yang memicu konflik dengan masyarakat adat, juga menggunakan aparat keamanan. “Paling tidak, dan ini pasti, perusahaan yang datang ke Papua dijaga atau di-backing oleh kekuatan militer,” ungkapnya.
​Diskusi diakhiri dengan seruan agar pemerintah berhenti menggunakan kekuatan senjata dan mulai berbicara dengan hati kepada masyarakat Papua.
Penulis: Dwi P
