MANOKWARI – Aktivis Papua Barat, Jemmy Korwa, menyatakan kekecewaan mendalam terhadap kinerja 18 anggota DPR RI dan 24 anggota DPD RI asal Tanah Papua (6 provinsi). Pria yang biasa disapa Jimkor itu menilai mereka telah mengkhianati mandat rakyat dengan memilih bungkam di tengah rentetan persoalan kemanusiaan dan perampasan hak adat yang terjadi di Bumi Cenderawasih.
Menurut Jimkor, suara para wakil rakyat tersebut nyaris tidak terdengar saat Papua dihantam berbagai isu krusial, mulai dari dugaan pelanggaran HAM yang tak kunjung usai, masifnya pembangunan markas TNI di pelosok wilayah, hingga ekspansi Proyek Strategis Nasional (PSN) kelapa sawit yang menggusur hutan adat.
Seharusnya mereka menjadi penyambung lidah rakyat ke pemerintah pusat. Namun, realitas yang terjadi justru menunjukkan sikap apatis yang menyakitkan hati masyarakat.
”Mereka dipilih oleh rakyat untuk sampaikan aspirasi, untuk bicara, bukan untuk diam. Tapi kami lihat, mereka lebih takut kehilangan posisi,” imbuh tukas Jimkor saat dihubungi, Sabtu (31/01/2026).
“Anggota DPR RI itu terikat partai, jadi mereka sulit bergerak karena takut melawan kebijakan partainya sendiri yang notabene adalah koalisi partai penguasa. Istilahnya, mereka takut ‘piring makan pica’ jika terlalu vokal,” imbuh Jimkor.
Sikap “cari aman” ini dianggap Jimmy sebagai bentuk kegagalan moral para pejabat terpilih yang lebih memprioritaskan instruksi partai ketimbang jeritan masyarakat adat di kampung-kampung.
Sementara itu, dalam pandangan Jimkor peran anggota DPD RI bisa lebih bebas karena tidak terikat partai politik. Tetapi, walaupun memiliki status independen, menurut pantauan Jimmy, mayoritas anggota DPD asal Papua tetap memilih bermain di zona nyaman.
”Dari sekian banyak wakil kita di DPD RI, sejauh ini hanya Paul Finsen Mayor yang benar-benar berani pasang badan. Beliau secara konsisten menyuarakan penolakan terhadap PSN sawit dan menentang pembangunan markas-markas TNI baru yang meresahkan masyarakat adat,” tegasnya.
Di akhir pernyataannya, Jemmy Korwa mendesak para anggota legislatif dari enam provinsi di Papua untuk melakukan refleksi diri. Ia menantang keberanian pribadi setiap individu anggota dewan untuk melepas belenggu ketakutan mereka.
”Kembali ke pribadi masing-masing. Apakah kalian duduk di kursi empuk Jakarta untuk mewakili partai, atau mewakili darah dan air mata rakyat Papua? Jangan sampai rakyat mencatat kalian sebagai generasi yang hanya datang, duduk, diam, dan pulang membawa gaji, sementara tanah adat kami habis dikeruk,” kata Jemmy Korwa.
