KOTA SORONG – Aktivis Sorong Raya, Ferry Onim, secara terbuka menyatakan dukungannya terhadap langkah PFM dalam memberantas dugaan tindak pidana korporasi terkait pengadaan baju dinas di DPR Provinsi Papua Barat Daya (PBD).
Dalam pernyataan resminya, Onim juga mendesak pihak aparat hukum untuk bergerak cepat menyelesaikan persoalan hukum ini, mengingat praktik korupsi korporasi dinilai mulai subur dan merusak tatanan birokrasi di wilayah Papua Barat Daya.
“Saya memberikan apresiasi tinggi terhadap fungsi kontrol yang dijalankan oleh Paul Finsen Mayor selaku Senator Papua Barat Daya dalam mengawasi indikasi tindak pidana korupsi ini. Saya minta proses hukum tidak boleh berjalan di tempat, melainkan harus segera masuk ke tahap penetapan tersangka terhadap Ketua DPR PBD,” ujar Ferry Onim, Jumat (27/02/2026).
Menurutnya, tindakan tegas dari aparat penegak hukum sangat diperlukan untuk menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun yang kebal hukum di negara ini.
Lebih lanjut, Onim mengungkapkan kekecewaannya karena anggaran pengadaan pakaian dinas bersumber dari Dana Otonomi Khusus (Otsus). Ia menegaskan bahwa masyarakat kecil seringkali hanya menjadi penonton dan korban tanpa merasakan manfaat nyata dari kucuran dana besar itu.
“Korupsi adalah musuh kita bersama. Kami tidak akan tinggal diam dan akan terus mengawal kasus tindak pidana pengadaan baju dinas ini hingga tuntas demi keadilan di Tanah Papua,” ujar Ferry Onim.
Ferry menambahkan transparansi dalam penanganan kasus sangat krusial untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum di Papua Barat Daya. Ia berharap kepolisian, Kejaksaan dan Unit Tipikor tidak mengulur waktu dalam menetapkan tersangka agar ada kepastian hukum.
Penulis : Dwi P
