SORONG – Anggota DPD RI asal daerah pemilihan Papua Barat Daya, Paul Finsen Mayor, secara tegas mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk melakukan audit menyeluruh terhadap pengelolaan anggaran di Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Tengah.
Langkah ini diambil menyusul adanya laporan mengenai kinerja lembaga tersebut yang dianggap tidak berjalan maksimal. Senator Paul menekankan bahwa setiap rupiah dana negara yang dialokasikan untuk lembaga daerah wajib dikelola secara transparan, akuntabel, dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
“Dana publik bukan untuk didiamkan. Jika program kerja tidak terlaksana sesuai rencana, maka audit adalah langkah mutlak untuk memastikan penggunaan anggaran tetap berada di koridor hukum,” tegas Paul Finsen Mayor.
Selain mendesak APH, Paul juga meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk membuka data terkait potensi kerugian negara di lingkungan MRP Papua Tengah. Menurutnya, keterbukaan data dari BPK sangat krusial sebagai landasan bagi penegak hukum dalam mengambil tindakan lebih lanjut.
Ia menggarisbawahi bahwa audit ini bukan untuk menyudutkan individu, melainkan upaya murni demi menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab di tanah Papua.
Kekecewaan terhadap manajemen lembaga ternyata tidak hanya datang dari luar. Di internal sendiri, sebanyak 39 anggota MRP Papua Tengah menyatakan mosi tidak percaya dan meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) segera mencopot Agustinus Anggaibak dari jabatan Ketua MRP Papua Tengah.
Sebagai bentuk protes keras, para anggota melakukan aksi pemalangan kantor dan membentangkan spanduk pernyataan sikap.
Yehuda Gobai, perwakilan Pokja Agama MRP Papua Tengah, mengungkapkan bahwa aksi ini merupakan puncak kejenuhan anggota terhadap sistem kerja yang dianggap menyimpang dari aturan.
“Aksi ini adalah upaya kami untuk mengembalikan lembaga ke jalur yang benar sesuai mekanisme yang berlaku. Kami ingin perbaikan menyeluruh dalam cara kerja organisasi,” ujar Yehuda usai aksi pemalangan tersebut.
