Nama Paul Finsen Mayor bukan sosok asing di kancah sosial dan politik Papua Barat Daya. Dikenal sebagai aktivis vokal yang memperjuangkan keadilan sosial, kini ia duduk sebagai Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia mewakili Provinsi Papua Barat Daya.
Perjalanan panjangnya dari dunia aktivisme hingga ke kursi senator bukan sekadar kisah politik, melainkan wujud komitmen terhadap perubahan di Tanah Papua.
Sejak muda, Paul Finsen Mayor telah dikenal aktif dalam berbagai gerakan sosial di Papua Barat. Ia terlibat dalam organisasi kemasyarakatan dan kelompok pemuda yang menyoroti isu-isu hak dasar masyarakat, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga kesejahteraan ekonomi.
“Bagi saya, aktivisme adalah panggilan nurani.
Saya melihat banyak ketimpangan di masyarakat, dan saya tidak bisa diam,” ungkap Paul, Jumat (17/10/2025)
Suara kritisnya kerap menjadi penggerak diskusi publik dan advokasi di tingkat lokal. Ia dikenal dekat dengan komunitas akar rumput, membantu warga di daerah terpencil memperoleh akses terhadap pelayanan dasar pemerintah.
Transisi Paul ke dunia politik bukanlah keputusan spontan. Ia melihat ruang representasi formal sebagai jalan strategis memperjuangkan kepentingan rakyat Papua Barat Daya dalam skala lebih luas. Berbekal pengalaman panjang di lapangan, Paul maju sebagai calon DPD RI saat provinsi Papua Barat Daya resmi terbentuk.
Pada Pemilu 2024, ia berhasil meraih kepercayaan masyarakat dan dilantik sebagai salah satu senator pertama dari provinsi termuda di Indonesia. Kiprahnya di DPD RI menandai babak baru dalam perjuangan panjangnya membawa suara rakyat Papua Barat Daya ke panggung nasional.
Di parlemen, Paul menunjukkan kiprah konkret. Ia menjadi salah satu tokoh yang mendorong pemerintah pusat menjawab kebutuhan daerah.
“Saya dorong hingga soal CPNS dan P3K dijawab langsung oleh Ibu Menpan-RB dan Kepala BKN RI, hanya dua minggu setelah saya bicara di Senayan,” ujarnya.
Selain isu aparatur sipil negara, Paul juga menolak keras rencana transmigrasi tiga juta jiwa ke Tanah Papua, yang menurutnya berpotensi menimbulkan ketimpangan baru bagi penduduk asli. “Saya tegas menolak itu, demi menjaga keseimbangan sosial dan hak masyarakat adat,” katanya.
Kepeduliannya terhadap sektor pendidikan juga tercermin dari upayanya mendorong pembentukan lima Sekolah Menengah Pertama Theologia Kristen Negeri (SMP TKN) di bawah Kementerian Agama di wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya.
Tak hanya itu, Paul turut berperan dalam pembentukan sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kabupaten Raja Ampat yang kini telah beroperasi, guna mendukung akses energi dan aktivitas ekonomi masyarakat kepulauan.
Paul Finsen Mayor juga dikenal aktif mendorong penegakan hukum. “Banyak kasus kriminal dan korupsi yang saya kawal sampai tuntas, hingga para pelakunya dijatuhi hukuman,” ujarnya menegaskan komitmennya terhadap integritas pemerintahan.
Di bidang pendidikan dan pembinaan generasi muda, ia turut menginisiasi pembentukan SMA Taruna Kasuari di Papua Barat, sekolah yang membuka jalur khusus bagi lulusan untuk langsung mengikuti seleksi Akmil, Akpol, maupun IPDN.
Sebagai Ketua Dewan Adat Papua (DAP) Wilayah III Doberay yang mencakup Papua Barat dan Papua Barat Daya, Paul juga berperan besar dalam memperjuangkan ribuan anak Papua lolos seleksi Polisi Otonomi Khusus (Otsus). Ia bahkan membantu sejumlah anak masuk ke Akpol dan IPDN, sebagai bentuk nyata dedikasinya terhadap pemberdayaan generasi muda Papua.
Di luar ruang sidang, Paul tetap mempertahankan gaya hidup sederhana dan dekat dengan rakyat. Ia kerap turun langsung ke kampung-kampung, berdialog dengan warga, dan mendengarkan aspirasi tanpa sekat.
Sikap rendah hati ini membuatnya disegani bukan hanya sebagai pejabat, tapi juga sebagai figur yang memahami denyut nadi masyarakat Papua.
Kini, Paul Finsen Mayor terus melanjutkan perjuangannya sebagai jembatan antara rakyat dan pemerintah. Dengan semangat aktivisme yang tak pernah padam, ia bertekad memastikan bahwa pembentukan provinsi baru ini membawa manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat.
“Menjadi senator bukan akhir dari perjuangan, tapi babak baru untuk memastikan suara Papua Barat Daya didengar dan dihargai,” tutupnya dengan penuh keyakinan.
Penulis: Andre R
