KOTA SORONG – Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memperingati Hari Bhakti Imigrasi (HBI) ke-76, Senin, 26 Januari 2026, dengan mengusung tema “Imigrasi Berbakti, Indonesia Maju.”
Dalam upacara dan tasyakuran nasional, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Jenderal Pol. (Purn.) Drs. Agus Andrianto, S.H., M.H. menegaskan bahwa tahun 2025 merupakan tonggak awal pasca-transformasi organisasi, ditandai capaian kinerja yang melampaui ekspektasi. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor keimigrasian tercatat sebesar Rp10,45 triliun, tumbuh 16,08 persen dibanding tahun sebelumnya, sekaligus melampaui target hingga 159,59 persen.
Sejalan dengan program Asta Cita Presiden RI, Direktorat Jenderal Imigrasi menetapkan 15 Program Aksi yang bertumpu pada tujuh pilar strategis, yakni penguatan layanan berbasis digital, pemeriksaan ketat di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) melalui teknologi modern, penyederhanaan visa strategis bagi investor dan pelaku usaha, penguatan program Pimpasa sebagai upaya pencegahan TPPO, modernisasi infrastruktur perbatasan, pemanfaatan energi baru terbarukan di wilayah 3T, serta pengembangan layanan bakti sosial bagi masyarakat sekitar.
Pemerintah juga meresmikan 18 kantor imigrasi baru di berbagai daerah sebagai upaya mendekatkan pelayanan. Menteri mengingatkan agar pembangunan fisik diiringi dengan penguatan kualitas layanan. “Gedung yang megah tidak ada artinya tanpa jiwa pelayanan yang prima. Jadikan kantor-kantor ini sebagai etalase wajah imigrasi yang melayani, humanis, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Dalam konteks diplomasi dan investasi, Imigrasi turut berperan sebagai fasilitator pembangunan. Salah satu wujud transformasi tersebut adalah penyerahan simbolis status Global Citizenship kepada dua warga negara asing, sebagai langkah strategis menarik diaspora dan eks-WNI bertalenta untuk kembali berkontribusi melalui transfer pengetahuan, teknologi, dan investasi.
Di sisi kemanusiaan, rangkaian HBI ke-76 juga diisi dengan aksi solidaritas. Insan imigrasi menyalurkan donasi sebesar Rp1,96 miliar bagi korban bencana alam di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, serta hasil ketahanan pangan pemasyarakatan senilai Rp1,33 miliar.
Di Kota Sorong, peringatan HBI ke-76 digelar di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sorong, Jalan Masjid Raya HBM, Kelurahan Remu Utara, Distrik Sorong, Papua Barat Daya. Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sorong, Robert S. Wanggai, menegaskan komitmen jajarannya untuk memperkuat fungsi pelayanan dan pengawasan seiring meningkatnya status Bandar Udara Domine Eduard Osok menjadi bandara internasional.
“Kami akan memfokuskan penguatan sarana dan prasarana keimigrasian, termasuk aspek penegakan hukum dan pengawasan lalu lintas orang, sebagai bagian dari upaya menjaga kedaulatan negara di pintu masuk wilayah timur Indonesia,” ujar Robert.
Ia mengungkapkan, pada 2026 pihaknya menargetkan pembukaan pos layanan imigrasi di sejumlah kabupaten dalam wilayah kerja, sehingga pengurusan paspor tidak lagi terpusat di Kota Sorong. Langkah ini diharapkan mampu memangkas jarak, waktu, dan biaya masyarakat, khususnya yang berasal dari daerah kepulauan dan wilayah terpencil.
“Harapan kami, kehadiran imigrasi benar-benar dirasakan langsung oleh masyarakat. Dengan dukungan pemerintah daerah dan pusat, kami ingin memastikan pelayanan berjalan cepat, transparan, dan berbasis digital, tanpa mengabaikan aspek keamanan,” katanya.
Robert juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur imigrasi agar mampu menjawab tantangan global. Penguasaan teknologi informasi, peningkatan kompetensi pemeriksaan, serta penguatan pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas orang asing, terutama di kawasan pariwisata strategis seperti Raja Ampat, menjadi perhatian utama.
“Kami ingin pada 2026 pelayanan semakin profesional, sementara fungsi pengawasan tetap tegas dan berkeadilan. Sinergi dengan pemerintah daerah, TNI-Polri, pengelola bandara dan pelabuhan, serta masyarakat akan terus kami perkuat,” ujarnya.
Ia berharap semangat Imigrasi Berbakti, Indonesia Maju tidak berhenti sebagai slogan seremonial, melainkan terwujud dalam aksi nyata yang berdampak langsung bagi masyarakat Papua Barat Daya.
“Target kami sederhana namun mendasar, yakni menghadirkan pelayanan yang lebih dekat, lebih cepat, dan lebih berkualitas, sekaligus memastikan kedaulatan negara tetap terjaga,” kata Robert menutup pernyataannya.
Penulis: Andre R
