KOTA SORONG – Anggota DPD RI Paul Finsen Mayor meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) segera mengeluarkan hasil audit kerugian negara terkait kasus dugaan korupsi seragam dinas DPR Provinsi Papua Barat Daya.
Pasalnya, hasil audit BPK sangat diperlukan oleh jajaran penyidik Polresta Sorong Kota untuk menetapkan tersangka dalam kasus tersebut.
“Saya minta BPK segera keluarkan hasil audit. Karena Polresta Sorong Kota harus berpegang pada hasil audit dalam menetapkan tersangka,” tutur Senator PFM, Kamis (16/10/2025).
“BPK jangan menunda-nunda. Dengan seolah-olah mengulur waktu, masyarakat jadi menduga-duga BPK masuk angin terhadap penuntasan kasus ini. Segera keluarkan hasil audit, ini yang digunakan adalah uang rakyat. Tidak boleh ada pejabat yang mencuri uang rakyat,” lanjutnya.
Sebelumnya disampaikan oleh Kasat Reskrim Polresta Sorong Kota AKP Afriangga U Tan, bahwa pihaknya telah memeriksa 18 saksi, namun belum bisa melakukan penetapan tersangka karena menunggu hasil audit dari BPK.
Senator PFM yang merupakan anggota Komite I DPD RI membidangi politik, pemerintahan, hukum, HAM, pertahanan dan keamanan, PFM mengaku akan terus mengawal kasus tersebut sampai selesai.
“Saya anggota Komite I DPD RI akan terus mengawal persoalan ini sampai tuntas. Saya ditugaskan negara sebagai lembaga yang memonitor, mengevaluasi dan mengkritisi kinerja lembaga eksekutif. Jadi penuntasan korupsi seragam dinas DPR Papua Barat Daya yang sedang berjalan di Polresta Sorong Kota ini juga merupakan tugas pokok saya,” tutur dia.
Proses hukum kasus dugaan korupsi pengadaan pakaian atau seragam dinas anggota DPR Provinsi Papua Barat Daya hingga kini masih bergulir di Polresta Sorong Kota. Diketahui pagu anggaran pengadaan pakaian dinas bernilai Rp1 miliar, dan disinyalir merugikan keuangan negara sekitar Rp800 juta.
Penulis: Dwi P
