JAKARTA – Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar, Robert J. Kardinal, menegaskan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) generasi muda Papua dapat dimulai hanya dengan alokasi anggaran sebesar Rp 9,4 triliun.
Menurut Robert, dana tersebut cukup untuk mengoperasikan 3.772 Sekolah Dasar (SD) di seluruh Papua dengan pola Sekolah Sepanjang Hari (SSH), sebuah model pendidikan yang diyakini mampu memberikan dampak signifikan terhadap pembentukan karakter, kecakapan akademik, dan kualitas hidup anak-anak Papua.
“Kalau misalnya Presiden Prabowo sungguh ingin mengangkat kualitas SDM Papua, cukup alokasikan Rp 9,4 triliun. Itu sudah bisa menjalankan ribuan SD di Papua dengan sistem sekolah sepanjang hari,” kata Robert dalam keterangannya, Minggu, 25 Januari 2026.
Ia menjelaskan, untuk tahap awal pada tahun 2026, pemerintah tidak perlu langsung menggelontorkan seluruh anggaran tersebut. Program dapat dimulai melalui pilot project dengan alokasi sekitar Rp 1 triliun untuk diterapkan di 400 SD terlebih dahulu.
“Kalau ini dijalankan serentak dan konsisten, dampaknya akan sangat signifikan bagi kualitas SDM anak Papua, terutama di kampung-kampung,” tegasnya.
Robert menilai, secara fiskal, pemerintah sama sekali tidak kesulitan menyediakan anggaran tersebut. Sebab, Rp 9,4 triliun hanya setara 10 persen dari total kontribusi PT Freeport Indonesia kepada negara pada tahun 2024 yang mencapai Rp 94 triliun, baik melalui pajak, penerimaan negara bukan pajak, royalti, maupun dividen.
Bahkan, kata dia, dana Rp 1 triliun untuk tahap awal program hanya sekitar 1 persen dari kontribusi Freeport tersebut. “Ini angka yang sangat kecil dibandingkan manfaat jangka panjang yang akan diperoleh bangsa,” ujarnya.
Selain itu, Robert juga mengingatkan bahwa transfer dana dari pemerintah pusat ke Papua pada tahun 2024 mencapai sekitar Rp 70 triliun. Artinya, ruang fiskal untuk melakukan penajaman kebijakan di sektor pendidikan masih sangat terbuka.
“Rp 94 triliun itu baru dari Freeport. Belum termasuk kontribusi dari BP Tangguh, Gag Nickel, dan perusahaan besar lainnya yang beroperasi di Papua,” katanya.
Ia menegaskan, dana Rp 9,4 triliun untuk perbaikan pendidikan di kampung-kampung Papua—yang jumlahnya mencapai sekitar 8.000 kampung—bukanlah dana hibah atau belas kasihan. Dana tersebut merupakan bagian dari kontribusi besar Papua terhadap keuangan negara.
Dengan skema yang jelas, angka yang rasional, dan dampak yang terukur, Robert menilai Pemerintah tinggal membutuhkan keberanian politik untuk menjadikan pendidikan Papua sebagai prioritas nasional yang nyata, bukan sekadar jargon pembangunan
“Papua sudah memberi terlalu banyak kepada republik ini. Sudah saatnya Pemerintah memberikan sesuatu yang benar-benar signifikan demi masa depan generasi muda Papua,” pungkas Robert.
