JAKARTA – Anggota DPD RI dapil Papua Barat Daya Paul Finsen Mayor terus bergerak proaktif dalam mengawal transformasi sektor kelautan dan perikanan di wilayahnya.
Senin (26/01/2026) Senator PFM menemui
Sekretaris Kementerian Kelautan dan Perikanan sekaligus Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Machmud, serta Direktur Pengolahan Ditjen PDSPKP, Tri Aris Wibowo dan jajarannya di Kantor KKP, Jakarta.
Pertemuan tersebut membahas tindaklanjut proyek revitalisasi Pasar Ikan Jembatan Puri, Kota Sorong sekaligus usulan revitalisasi pasar lainnya dan usulan kawasan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).
Dalam kesempatan tersebut, Senator PFM yang juga Ketua Dewan Adat Papua Wilayah III Doberay menyampaikan dukungan penuh terhadap program-program KKP yang akan dilaksanakan di Papua Barat Daya, baik di Kota Sorong, di Kabupaten Raja Ampat dan daerah lainnya.
“Kebetulan, selain Senator saya juga Ketua Dewan Adat Papua untuk wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya. Kami mendukung penuh program KKP dan menjamin akan melakukan pengawalan maupun pendampingan yang diperlukan, supaya tidak terjadi masalah di kemudian hari,” ujar PFM.
“Kami di daerah tentu sangat membutuhkan program-program KKP yang memang bermanfaat langsung dalam memperkuat ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” imbuh dia.
Terkait revitalisasi menyeluruh pada Pasar Ikan Jembatan Puri di Kota Sorong, lanjut PFM, pihak Pemerintah Kota Sorong akan terus berkoordinasi dengan mempersiapkan berbagai kelengkapan yang dibutuhkan oleh KKP sehingga proses revitalisasi bisa segera berjalan.
“Jadi mohon perhatian khusus. Kami berharap program revitalisasi ini bisa segera terwujud,” tukas dia.
Selain revitalisasi pasar, Senator PFM juga ingin pemerintah pusat menghadirkan fasilitas pendukung yang selama ini menjadi keluhan mendasar nelayan, terutama terkait ketersediaan teknologi pengawetan (cold storage) dan tempat penampungan hasil tangkapan yang memadai.
Dirjen PDSPKP, Machmud menjelaskan pihak KKP akan segera melakukan revitalisasi Pasar Ikan Jembatan Puri dengan syarat aspek legalitas dan tertib administrasi.
“Kami mendorong adanya koordinasi cepat untuk memperjelas status kepemilikan lahan, baik yang berada di bawah kewenangan pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota, guna memastikan proses renovasi tidak terganjal birokrasi. Supaya clear, tidak ada permasalahan hukum ke depannya,” ujar Machmud.
Dirjen PDSPKP juga berharap perencanaan bangunan pasar harus bagus, fungsional dan tetap mengakomodasi masyarakat lokal sehingga semua diberdayakan.
“Melalui pengawalan ketat dari Senator Paul Finsen Mayor diharapkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah ini dapat segera dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat di Papua Barat Daya,” ujar dia.
Penulis: Dwi P
