MANOKWARI – Aktivis Papua Barat, Jemmy Korwa, menilai kebijakan efisiensi yang berujung pada pembatasan akses peningkatan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) berpotensi melemahkan sistem pemerintahan di Indonesia.
Menurutnya, ASN tidak boleh “dikarantina” dari kesempatan mengikuti bimbingan teknis, pelatihan, dan perjalanan dinas yang bertujuan memperbarui pengetahuan terhadap perubahan regulasi pemerintah pusat.
“Semakin ASN dikarantinakan oleh kepentingan oligarki kekuasaan dengan alasan efisiensi dan lain-lain, maka di situlah kelemahan sistem pemerintahan di Republik Indonesia menjadi lumpuh. ASN tidak boleh dibatasi aksesnya untuk memperoleh ilmu pengetahuan tentang perubahan aturan yang berlaku di Indonesia untuk ditindaklanjuti di daerah,” tegas Jemmy Korwa dalam pernyataannya.
Ia menambahkan, perubahan regulasi di tingkat pusat berlangsung dinamis dan harus dipahami secara utuh oleh ASN di daerah, khususnya di provinsi-provinsi baru yang masih membutuhkan penguatan kapasitas kelembagaan. Tanpa pembaruan pengetahuan melalui bimbingan teknis dan forum koordinasi, ASN akan bekerja dengan basis aturan lama sehingga berpotensi menghambat pembangunan daerah.
“Jika ASN tidak diberikan akses mengikuti bimbingan teknis, maka mereka akan bekerja dengan pengetahuan yang ada tanpa melihat peraturan pemerintah pusat yang setiap saat berubah demi pengembangan daerah. Apalagi kami yang berada di provinsi baru, tentu sangat membutuhkan peningkatan kompetensi yang berkelanjutan,” ujar Jemmy Korwa.
Menurutnya, sistem koordinasi pemerintahan yang diatur melalui mekanisme kebijakan pusat dan daerah harus membuka ruang peningkatan kapasitas ASN secara konsisten, bukan sebaliknya membatasi mobilitas mereka. Ia menegaskan bahwa ASN merupakan pilar utama negara yang menjaga stabilitas pembangunan di daerah serta memastikan ekonomi kerakyatan, sosial, budaya, dan politik tetap berjalan dengan baik.
“Jangan pernah mengurung ASN di daerah. Berikan akses melalui perjalanan dinas agar menambah kompetensi dan pengetahuan. ASN adalah tiang negara yang menjaga rumah besar Indonesia di tiap daerah agar ekonomi kerakyatan, sosial, budaya, dan politik tetap berjalan di seantero negeri,” lanjutnya.
Jemmy Korwa juga menekankan bahwa keterbukaan akses peningkatan kapasitas ASN akan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. ASN yang kompeten akan mampu menerjemahkan kebijakan nasional secara tepat di daerah, sehingga pembangunan berjalan efektif dan masyarakat sipil merasakan manfaatnya secara nyata.
“Ketika akses terbuka, maka kehidupan sosial kemasyarakatan akan tumbuh di suatu daerah. Tujuan pemerintah Indonesia adalah mensejahterakan rakyat sesuai cita-cita pembangunan nasional. ASN sejahtera secara kompetensi, rakyat pun merasakan dampaknya pada ekonomi kerakyatan yang dipimpin dengan hikmat dan kebijaksanaan,” pungkas Jemmy Korwa.
Penulis: Dwi P
