JAKARTA – Senator DPD RI, Paul Finsen Mayor, menggelar pertemuan strategis bersama perwakilan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) di Gedung DPD RI untuk membahas langkah-langkah konkret percepatan pembangunan di enam provinsi Tanah Papua.
Pertemuan ini menjadi krusial mengingat BP3OKP merupakan lembaga yang dipimpin langsung oleh Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka sebagai mandat dari Undang-Undang Otonomi Khusus Papua. Hadir dalam pertemuan Paul Finsen Mayor didampingi Senator Agustinus Kambuaya, sedangkan hadir dua perwakilan BP3OKP yaitu Otto Ihalauw dan Yoseph Yanawo Yolmen. Hadir juga pengacara asal Papua, Roddy Vincensius Gosantra Kurni, SH, MH.
Dalam diskusi tersebut, Paul Finsen menekankan bahwa sinkronisasi persepsi antara DPD RI dan BP3OKP sangat penting untuk menghadapi tantangan efisiensi anggaran saat ini.
“Kami berdiskusi bagaimana mendorong agar para kepala daerah, mulai dari Gubernur hingga Bupati dan Walikota di seluruh Tanah Papua, memperkuat kolaborasi di daerah masing-masing. Kemudian terkait perlunya meminta arahan serta kewenangan khusus dari Presiden dan Wakil Presiden terkait sejumlah pos APBN agar proses pembangunan di Papua dapat berjalan lebih akseleratif melalui hak istimewa tersebut,” tegasnya.
Senada dengan hal itu, Anggota DPD RI dapil Papua Barat Daya, Agustinus Kambuaya, menegaskan bahwa tema besar pembangunan Papua saat ini adalah kerja kolaborasi. Menurutnya, keberadaan berbagai lembaga seperti DPD RI, DPR RI, BP3OKP, hingga Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua harus dipandang sebagai kekuatan kolektif.
“BP3OKP bekerja dengan prinsip dari bawah ke atas dengan menggali informasi langsung dari akar rumput sesuai amanat UU Otsus, lalu mengantarkan agenda tersebut ke tingkat pusat melalui kerja sama dengan pemerintah daerah dan lembaga adat,” katanya.
Dari sisi teknis pelaksanaan, Anggota BP3OKP Otto Ihalauw menyampaikan komitmen lembaga untuk mengutamakan perjuangan hak-hak masyarakat adat sebagai pemilik landasan utama di Tanah Papua.
“Kata Wakil Presiden saat ini di Papua ada dua mesin percepatan yaitu BP3OKP dan KEPP OKP yang akan mampu mengurai berbagai kendala yang selama ini menghambat kemajuan. Hal ini dilakukan demi mewujudkan visi besar Papua yang cerdas, sehat, dan damai di masa depan,” katanya.
Selain fokus pada birokrasi, Anggota BP3OKP Yoseph Yanawo Yolmen juga menyoroti pentingnya keterlibatan sektor swasta dan pemberdayaan pengusaha lokal Orang Asli Papua (OAP) dalam menggerakkan ekonomi. Untuk mendukung hal tersebut, BP3OKP akan memperjuangkan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan keterampilan agar masyarakat Papua mampu bersaing di dunia industri.
Di sektor kesehatan, BP3OKP tengah mengupayakan pembangunan empat rumah sakit vertikal oleh pemerintah pusat dengan dukungan anggaran negara sebagai langkah nyata peningkatan layanan publik di Tanah Papua.
Penulis: Dwi P
