KOTA SORONG- Senator Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Provinsi Papua Barat Daya, Paul Finsen Mayor, melontarkan peringatan keras mengenai proyeksi tahun 2026. Bukan sekadar gejolak biasa, Finsen Mayor menyebut 2026 sebagai tahun “krisis global yang amat memprihatinkan”.
Peringatan ini disampaikan Paul Finsen Mayor dalam sebuah Forum tatap muka yang strategis. Acara tersebut dihadiri oleh perwakilan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat Daya, Majelis Rakyat Papua (MRP), dan berbagai Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), dan diselenggarakan di Kantor Yayasan Rumah Aspirasi Papua Bangkit, pada Kamis (20/11/2025).
Dalam pandangannya yang tajam, Mayor menekankan bahwa krisis yang akan datang bersifat kompleks, terutama dalam perputaran ekonomi. Fokusnya jelas: “Ini yang harus kita selamatkan,” ujarnya, seraya menunjuk tiga sektor krusial: kesehatan, pendidikan, dan lapangan kerja.
Ia secara eksplisit menyarankan agar fokus politik dan anggaran dialihkan dari sekadar pembangunan infrastruktur fisik menuju penguatan sumber daya manusia (SDM) dan pelayanan dasar.
”2026 itu akan menjadi krisis global, makanya kita harus sama-sama meresapi efisiensi itu apa, kenapa harus ada efisiensi. Tentunya ini ada sebab dan musababnya. Ini krisis global yang mau tidak mau kita akan merasakan dampaknya, karena itu kita harus siapkan SDM yang mampu menghadapi itu semua,” tukasnya
Pernyataan ini bukan hanya sekadar alarm, tetapi juga otokritik terhadap prioritas pembangunan yang selama ini dominan. Senator yang dikenal vokal terhadap isu-isu keadilan dan hak-hak adat ini melihat krisis bukan hanya sebagai ancaman, melainkan sebagai momentum untuk evaluasi fundamental.
Sorotan paling kritis dari Paul Finsen Mayor diarahkan pada isu lapangan kerja dan kebijakan afirmasi di Papua. Menurutnya, kesiapan menghadapi krisis 2026 harus dimulai dengan mengamankan posisi dan hak ekonomi bagi Orang Papua. Ia menetapkan kualifikasi tegas siapa yang berhak diprioritaskan di wilayahnya sendiri yakni Orang Papua Asli (OAP), Bapak/Ibu Orang Papua, Lahir dan besar di Tanah Papua.
“Ini yang harus kita perjuangkan,” tegas Mayor.
Ia menyayangkan praktik yang marak terjadi, di mana oknum pejabat atau kelompok tertentu justru mendatangkan “orang-orang miskin dari luar Papua” untuk mencari penghidupan, sementara tiga kualifikasi di atas masih berjuang dan membutuhkan perhatian serius.
Pandangan Senator Paul Finsen Mayor ini menyoroti ketimpangan yang akut dalam distribusi lapangan kerja dan peluang ekonomi. Ia menilai kebijakan afirmasi yang ada saat ini tidak berjalan efektif dan justru dimanipulasi oleh kepentingan jangka pendek.
”Jadi jangan sudah oknum-oknum pejabat dan kelompok tertentu bawa orang-orang miskin dari luar Papua ini datang di sini. Ketiga kualifikasi tadi itu masih banyak yang butuh diperjuangkan, kenapa harus mereka-mereka datang lagi,” tegas Finsen Mayor yang juga Ketua Dewan Adat Wilayah III Doberay.
Mayor mengajak semua pihak yang hadir dalam forum tersebut, termasuk Pemda dan MRP, untuk merenungkan makna efisiensi dalam konteks krisis. Efisiensi bukan berarti pemotongan anggaran semata, tetapi penempatan sumber daya yang tepat sasaran, terutama untuk meningkatkan kualitas SDM Papua agar siap bersaing di tengah turbulensi ekonomi global.
Baginya, solusi menghadapi krisis 2026 adalah dengan berani mengambil langkah afirmatif yang revolusioner ; Stop mendatangkan tenaga kerja non-Papua untuk pekerjaan yang mampu diisi oleh OAP, dan Fokus secara habis-habisan pada peningkatan mutu pendidikan dan kesehatan lokal.
Prediksi Paul Finsen Mayor adalah peringatan keras bahwa ketergantungan pada pembangunan fisik tanpa penguatan manusia akan membuat Papua rentan ketika badai global tiba. Visi tahun 2026 ala Senator Mayor adalah visi yang menuntut keberanian politik untuk menempatkan martabat dan kapasitas Orang Papua sebagai prioritas utama dan benteng pertahanan terakhir.
Penulis : Andre R
