NABIRE – Lembaga Masyarakat Adat Suku Mee Ogeiye (LMA-O) Diyoweitopoke menggelar aksi unjuk rasa damai di Kantor DPRD Provinsi Papua Tengah, Jumat (12/12/2025) kemarin.
Aksi tersebut menyoroti sengketa tapal batas adat yang hingga kini belum terselesaikan antara Suku Mee dan Suku Kamoro di wilayah Distrik Kapiraya, Kabupaten Deiyai, Provinsi Papua Tengah.
Dalam aksi yang berlangsung tertib itu, massa menuntut Pemerintah Daerah setempat untuk hadir secara aktif memfasilitasi penyelesaian konflik tapal batas dimaksud agar tidak terus menerus memicu konflik horizontal di masyarakat.

Koordinator aksi sekaligus Sekretaris LMA-O Diyoweitopoke, Andreas Pakage menegaskan bahwa kejelasan tapal batas adat merupakan tuntutan utama masyarakat adat kedua suku.
“Harapan kami sebagai lembaga masyarakat adat, yang pertama harus ada kejelasan tapal batas. Yang kedua, baik pihak Suku Mee maupun Suku Kamoro perlu difasilitasi oleh Pemerintah provinsi dan Kabupaten supaya ke depan tidak lagi terjadi masalah antara dua suku ini,” ujar Andreas kepada awak media.
Andreas juga menekankan bahwa penyelesaian sengketa tanah adat seharusnya tidak ditarik ke tingkat Kementerian melainkan diselesaikan secara adat dengan melibatkan langsung kedua suku pemilik wilayah.
“Tanah adat ini kami tidak menghendaki diselesaikan di Kementerian Dalam Negeri. Ini tanah adat sehingga harus diselesaikan oleh Suku Mee dan Suku Kamoro. Untuk urusan administrasi Pemerintahan, silakan Pemerintah menyesuaikan dengan peraturan Perundang-undangan antara Kabupaten Dogiyai, Deiyai dan Mimika,” tegasnya.
Sementara itu, ditemui usai menerima aspirasi para pendemo, anggota DPRD Provinsi Papua Tengah, Yones Waine menyatakan bahwa DPRD siap memfasilitasi penyelesaian persoalan tersebut setelah pimpinan dan jajaran Komisi – A kembali dari tugas luar daerah.

“Pimpinan sementara sedang tugas. Setelah Komisi – A kembali, kami akan koordinasi dan siap memfasilitasi penyelesaian masalah ini,” kata Yones.
Ia juga menyinggung perlunya penelusuran terhadap keberadaan salah satu perusahan yang sementara beroperasi di wilayah sengketa bahkan penempatan aparat keamanan yang dinilai berpotensi memperkeruh situasi.
“Kalau kita mau selesaikan masalah dari bumi Papua Tengah ini, harus ditelusuri siapa yang memfasilitasi, termasuk soal pendropan TNI–Polri dan keberadaan alat berat. Apakah ini difasilitasi perusahaan atau pemerintah, harus jelas secara hukum. Perusahaan yang disebutkan ini adalah Zoomlion Heavy Industry Indonesia
“Pulangkan Zoomlion ini dan yang pendropan TNI – Polri yang ada dibawah itu; itu darimana. Kita harus telusuri melalui pihak keamanan agar masalah ini tidak ada. Pihak mana yang fasilitasi, perusahan atau Pemerintah. Ini harus telusuri dari hukum. Masalah ini sudah, perusahan ilegal ini. Perusahan Zoomlion Heavy Industri Indonesia,” ujarnya.
Aksi unjuk rasa damai tersebut berakhir dengan tertib dalam pengawalan pihak Kepolisian Resor Nabire dibantu Satuan Brimob Yon – A Nabire Pas – 3 Pelopor serta SatPol – PP Provinsi Papua Tengah.
Pasca penyampaian aspirasi, pihak LMA-O Diyoweitopoke berharap Pemerintah Provinsi segera mengambil langkah konkret agar sengketa tapal batas adat dimaksud dapat diselesaikan secara adil, bermartabat dan berlandaskan kearifan lokal masyarakat di Tahah Papua.
Penulis: Christo L


