Monday, November 23, 2026
Google search engine
HomeOpiniWakil Rakyat Papua di Senayan Memilih Diam, Berarti Sepakat untuk Menindas Rakyat...

Wakil Rakyat Papua di Senayan Memilih Diam, Berarti Sepakat untuk Menindas Rakyat Papua

 

​Oleh : Maria Kebar (Aktivis Perempuan Suku Mpur, Papua)

​Tanah Papua hari ini bukan sekadar hamparan hijau di peta pembangunan nasional; ia adalah medan tempur bagi kelangsungan hidup masyarakat adat. Di tengah eskalasi konflik, kriminalisasi masyarakat adat, hingga proyek strategis nasional (PSN) yang merampas ruang hidup, ada satu tanya yang menyakitkan: Di mana suara 18 anggota DPR RI dan 24 anggota DPD RI asal Papua di Senayan?

​Krisis kemanusiaan dan agraria kian memburuk, namun mereka yang memegang mandat rakyat justru cenderung pasif. Bungkamnya para wakil rakyat ini bukan sekadar kebetulan, melainkan cermin dari runtuhnya fungsi keterwakilan politik Papua di tingkat pusat.

​Diam Bukan Netral, Diam Adalah Penindasan

​Bagi saya, diamnya para wakil rakyat di Senayan adalah hasil dari struktur kekuatan yang menekan. Sistem politik nasional kita seolah tidak dirancang untuk mendengar suara masyarakat adat. Begitu duduk di kursi empuk parlemen, mereka lebih sering terikat pada kepentingan koalisi partai dan agenda negara, ketimbang mendengarkan “cerita rakyat” dari kampung-kampung di pelosok Papua.

​Sikap diam ini adalah pilihan politik di bawah tekanan. Ada ketakutan kehilangan posisi, ketakutan tidak dicalonkan kembali, atau ketakutan dicap sebagai “melawan negara”. Padahal, bersuara kritis adalah hak demokratis, bukan ancaman keamanan.

​”Diam itu bukan netral. Dalam situasi ketidakadilan, diam berarti berdiri di sisi penindas. Jika mereka memilih diam saat rakyatnya menderita, itu artinya mereka sepakat untuk menindas masyarakat Papua.”

Hilangnya Legitimasi Moral dan Politik

​Secara fungsional, DPR RI memiliki fungsi pengawasan dan DPD RI memiliki mandat memperjuangkan daerah. Namun, ketika militerisasi masuk, ketika perempuan adat kehilangan kebun tempat mereka mencari nafkah, dan ketika anak-anak tumbuh dalam ketakutan akibat konflik, para wakil rakyat ini justru memilih “stabilitas semu” demi kepentingan investasi.

​Sebagai Orang Asli Papua (OAP) yang terikat pada marga dan tanah, setiap wakil rakyat memiliki kewajiban moral untuk menjaga tanah sebagai “Mama”. Saat mereka gagal membela hak hidup masyarakatnya, mereka sesungguhnya telah kehilangan legitimasi. Secara moral, fungsi mereka telah gugur. Secara politik, mereka lebih memilih menjaga posisi dibanding keadilan sejati.

​Menanti Suara yang Tajam dan Lantang

​Selama ini, suara penolakan terhadap praktek oligarki kapitalis di Senayan sangat jarang, lemah, dan tidak konsisten. Namun, belakangan ini muncul secercah harapan. Keberanian Paul Finsen Mayor (Anggota DPD RI Papua Barat Daya) yang bersuara tajam menolak PSN yang merampas tanah adat memberi dukungan moril yang besar bagi kami di akar rumput. Ini adalah contoh bagaimana seharusnya seorang wakil rakyat bertindak: mencerminkan kegelisahan rakyatnya sendiri.

Harapan Pahit: Menjadi Wakil bagi Diri Sendiri

​Jika wakil rakyat terus menutup mata, kepada siapa lagi masyarakat Papua harus berharap? Jawabannya pahit namun jujur: Kita hanya bisa berharap pada diri kita sendiri.

​Tidak akan ada orang dari luar yang datang menyelamatkan isi kebun dan tanah kita. Perubahan di Papua tidak lahir dari gedung DPR di Jakarta, melainkan dari keringat di kebun, rimbunnya hutan, dan derap langkah di jalan perjuangan.

​Masyarakat Papua hari ini sudah lebih cerdas dan sadar. Mereka tahu bahwa mereka sedang terancam. Ketika para elit di Senayan lupa akan asal-usulnya, maka rakyatlah yang harus menjadi wakil bagi dirinya sendiri.
​Perempuan adat harus bersandar pada kekuatannya. ​Pemuda dan tokoh gereja harus memperkuat jejaring solidaritas antarwilayah.
​Komunitas akar rumput harus bersatu menyelamatkan hutan adat.

​Bersuara untuk Bertahan Hidup

​Tanah Papua bukan sekadar proyek. Hutan kami bukan sekadar angka investasi bagi oligarki. Papua bukan ruang kosong tanpa penghuni.

​Jika para wakil rakyat memilih untuk terus diam, kami masyarakat adat akan terus bersuara. Bagi kami, diam berarti mati perlahan-lahan. Bersuara saat ini bukan lagi sekadar pilihan politik, melainkan satu-satunya cara untuk mempertahankan hidup. Dan harga untuk hidup itu sangatlah mahal.

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments