MANOKWARI – Aktivis kemanusiaan Papua Barat, Jemmy Korwa, melontarkan kritik keras terhadap praktik sistematis pembungkaman aktivis kemanusiaan dan pengacara di Tanah Papua yang dinilainya dilakukan oleh oknum-oknum berkepentingan politik di daerah.
Jemmy menilai, ruang demokrasi di Papua semakin menyempit akibat ulah pihak-pihak yang menghalalkan segala cara demi melindungi kekuasaan dan kepentingan politik, termasuk melalui intimidasi, kriminalisasi, dan serangan opini terhadap aktivis yang konsisten menyuarakan kepentingan rakyat kecil.
“Ini bukan lagi soal perbedaan pendapat. Ini adalah upaya pembungkaman yang disengaja terhadap aktivis kemanusiaan dan pengacara yang membela rakyat kecil. Demokrasi dirusak dari dalam oleh oknum yang seharusnya menjadi pemangku kepentingan publik,” tegas Jemmy Korwa, Selasa (10/2/2026).
Ia menyebutkan, banyak aktivis dan pengacara di Papua bekerja murni untuk memperjuangkan hak-hak dasar masyarakat, agar persoalan ketidakadilan mendapat perhatian pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Namun ironisnya, mereka justru kerap menjadi target tekanan, stigma, hingga perlakuan tidak manusiawi yang mencederai prinsip negara hukum.
“Ketika aktivis bicara soal ketidakadilan, yang datang bukan dialog atau solusi, melainkan upaya membungkam. Ini bertentangan langsung dengan semangat demokrasi dan kebebasan berpendapat yang dijamin konstitusi,” ujar pria yang biasa disapa Jimkor ini.
Lebih lanjut, Jemmy mengungkapkan bahwa persoalan hukum di daerah kerap dijadikan alat kepentingan oleh oknum aparat yang dipercayakan oleh institusi negara.
Oknum-oknum tersebut, kata dia, justru berkolaborasi dalam praktik ketidakadilan, sehingga hukum kehilangan marwahnya sebagai alat keadilan dan berubah menjadi alat kekuasaan.
“UUD 1945 dengan jelas menjamin keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun di Papua, pasal-pasal konstitusi itu sering kali hanya menjadi tulisan mati karena dikalahkan oleh kepentingan kekuasaan di tingkat lokal,” katanya.
Jemmy menegaskan, kehadiran Negara Kesatuan Republik Indonesia di Tanah Papua seharusnya membawa rasa aman, keadilan, dan kesejahteraan. Namun perilaku oknum yang menyalahgunakan kewenangan justru memperparah ketidakpercayaan publik dan memperdalam luka sosial di tengah masyarakat.
“Negara tidak boleh kalah oleh oknum. Jika praktik ketidakadilan ini terus dibiarkan, maka yang runtuh bukan hanya kepercayaan masyarakat Papua, tetapi juga nilai-nilai Pancasila yang selama ini menjadi fondasi kehidupan berbangsa,” tegasnya.
Ia juga menolak keras penggunaan isu politik untuk menghancurkan tatanan kemanusiaan dan nilai moral di Tanah Papua.
“Jangan jadikan Papua sebagai korban kepentingan politik. Kami, para aktivis kemanusiaan, hanya menuntut satu hal: perlakuan yang adil, manusiawi, dan bermartabat sebagai warga negara Indonesia,” tandas Jemmy.
Di akhir pernyataannya, Jemmy Korwa mendesak pemerintah pusat, lembaga negara, dan aparat penegak hukum untuk turun tangan secara serius, menghentikan pembungkaman, serta memastikan ruang demokrasi dan keadilan benar-benar hidup di Tanah Papua.
“Jika keadilan dan Pancasila masih dianggap penting, maka Tanah Papua tidak boleh terus dibiarkan menjadi ladang ketidakadilan,” pungkasnya.
Penulis: Dwi P
